Menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) pada tanggal 31 Januari 2013 lalu, para anggota Dewan SDA Nasional kembali berkumpul untuk mengagendakan dan membahas tindak lanjut dari Rencana Kerja (Renja) tahun 2013, di Kota Bogor (13-15/3).
Renja Dewan SDA Nasional tahun 2013 yang telah disetujui terdiri dari 8 (delapan) rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut adalah ; (1) Pembahasan rancangan pola PSDA WS Noelmina (NTT-Timor Leste), (2) Konsultasi Penyusunan Rancangan pola PSDA WS Membramo – Tami – Apauvar, dan WS Einladen – Digul – Bikuma (Papua – Papua Nuigini), (3) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pengelolaan SDA (Jaknas PSDA) dalam bentuk Mutual Check Tahun 1 (MC-1) dan Pembahasan Hasil MC-1, dan (4) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus Tahun 2012.
Kegiatan lainnya adalah (5) Konsultasi antara Dewan SDA Nasional dengan Instansi/Lembaga lain di luar anggota Dewan SDA Nasional, terkait Pelaksanaan Jaknas Pengelolaan SDA, (6) Sosialisasi Perpres No. 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan PSIH3 Pada Tingkat Nasional, (7) Pembahasan terhadap 5 (lima) Isu Strategis Nasional terkait SDA dan Penyusunan Rekomendasinya, yaitu mewujudkan ketahanan air, meningkatkan keterpaduan pengelolaan SDA, menyelamatkan danau/waduk/embung/situ, memberdayakan kearifan lokal untuk menyelamatkan sumber air, dan mengendalikan penambangan bahan galian di sungai, (8) Pemantauan dan evaluasi peraturan turunan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Rapat yang difasilitasi Sekretariat Dewan SDA Nasional tersebut, telah menyepakati jadwal tentatif dari masing-masing kegiatan. Milsanya saja, untuk kegiatan konsultasi penyusunan rancangan pola PSDA WS Membramo-Tami-Apauvar dan WS Einlanden-Digul-Bikuma telah disepakati akan dilakukan pada bulan April 2013.
Begitu pula dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jaknas PSDA dalam bentuk MC-1 dan pembahasannya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2013 mengingat pengisian matriks MC-0 oleh masing-masing Kementerian/Lembaga hingga per 30 April 2012.
Komponen Isu
Sementara untuk kegiatan pembahasan terhadap 5 (lima) isu strategis nasional terkait SDA dan penyusunan rekomendasinya, dalam rapat tersebut juga telah diusulkan beberapa narasumber dan identifikasi komponen dari masing-masing isu yang nantinya akan dibahas lebih mendalam kembali oleh setiap Panitia Khusus (Pansus).
Untuk isu mewujudkan ketahanan air, ada beberapa komponen isu yang teridentifikasi saat pertemuan tersebut, antara lain definisi ketahanan air, arti strategis ketahanan air, peran Pemerintah dan pemda dalam upaya mewujudkan ketahanan air, status ketahanan air dan kecenderungannya.
Komponen isu lainnya dari ketahanan air adalah pengukuran indeks minimum kebutuhan air (standard kebutuhan pokok air minimum), peran masyarakat lokal dalam kearifan lokal untuk mewujudkan ketahanan air, peraturan/kebijakan tentang ketahanan air (Inpres No.2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air) dan syarat-syarat dalam memenuhi kebutuhan air.
Sedangkan narasumber yang diusulkan untuk menyampaikan paparannya adalah Prof. Dadan dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Prof. DR. Ir. Budi Indra Setiawan (IPB).
Terkait dengan isu meningkatkan keterpaduan pengelolaan SDA, telah di bahas komponen isu tersebut, antara lain pentingnya keterpaduan pengelolaan SDA, implementasi keterpaduan pengelolaan SDA, harmonisasi pengelolaan SDA dalam mewujudkan keterpaduan DAS dengan pengelolaan SDA WS dan CAT, PSDA WS dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), PSDA WS antara Pemerintah dan pemerintah daerah, dan keterpaduan PSDA WS dalam internal kementerian dan lembaga, serta konsistensi pendekatan keterpaduan pengelolaan SDA.
Narasumber yang diusulkan untuk memaparkan isu tersebut adalah Dr, Ir. Purnomo Sidi (Tata Ruang) dan Ir. Nidhom Azhari, Dipl. HE (Dinas PSDA Jawa Tengah).
Mengenai isu menyelamatkan danau/waduk/embung/situ juga teridentifikasi komponen isunya, antara lain pendangkalan dan pencemaran air danau/waduk/embung/situ, alih fungsi lahan danau/waduk/embung/situ, wewenang dan tanggungjawab Operasi dan Pemeliharaan (OP) serta perlindungan, pelaksanaan OP danau/waduk/embung/situ, dan penurunan muka air danau/waduk/embung/situ.
Untuk narasumber yang diusulkan untuk memaparkan isu ini adalah Ir. Tjuk Waluyo (Perum Jasa Tirta I) dan Kepala Bappeda Kabupaten Bogor – Jawa Barat.
Terhadap isu memberdayakan kearifan lokal untuk menyelamatkan sumber air, terdiri dari komponen pengetahuan mengenai kearifan lokal, status dan kecenderungan kearifan lokal, pendekatan metode kearifan lokal, perlindungan terhadap kearifan lokal dan peran kearifan lokal dalam penyelamatan sumber air.
Narasumber yang diusulkan untuk menyampaikan isu tersebut adalah DR. Mochtar Naim (Universitas Andalas, Sumatera Barat) dan Kepala Desa Kanekes (Masyarakat Adat Baduy).
Komponen isu terkait pengendalian penambangan bahan galian di sungai antara lain, peraturan tentang pengendalian penambangan bahan galian C di sungai, pengawasan dan pengendalian aktivitas penambangan bahan galian C di sungai, tingkat kerusakan infrastruktur dan morfologi sungai akibat penambangan bahan galian C di sungai, penanganan masalah penambangan bahan galian C di sungai.
Sedangkan narasumber untuk menyampaikan informasi terkait isu ini yang diusulkan adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat dan Ketua Ketua Paguyuban Masyarakat Peduli Sungai Serayu.
Penyempurnaan MC-0
Selain membahas rencana kerja Dewan SDA Nasional, rapat dilanjutkan dengan pembahasan pengisian dan penyempurnaan matrik tindak lanjut pelaksanaan Jaknas PSDA Mutual Check Tahun Nol (MC-0) bagi kementerian/lembaga yang belum menuntaskannnya.
Pembahasan dan pengisian MC-0 ini, antara lain dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerain Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam pembahasan tersebut masih ada beberapa substansi MC-0 yang masih belum disempurnakan oleh Kementerian ESDM, Kementerian PU dan Kementerian Perindustrian.
Dari pembahasan tersebut disepakati agar setiap kementerian/lembaga yang masih belum menuntaskan pengisian MC-0 agar segera menyelesaikannya, dikarenakan pada akhir bulan April 2013 nanti akan dilaksanakan pembahasan untuk Mutual Check Tahun I (MC-1).
Juga disepakati agar masing-masing kementerian/lembaga memilih indikator kinerja kunci dari matrik MC-0 paling banyak sekitar 10 indikator kunci untuk nantinya akan ditayangkan dan dilaporkan dalam sidang pleno Dewan SDA Nasional selambat-lambatnya satu minggu setelah tanggal pembahasan saat ini.**tim
