Pansus Dewan SDA Nasional Bahas, Rakeppres Penetapan Wilayah Sungai (WS)

Setelah beberapa waktu lalu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden (Rakeppres) tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS) dengan dilengkapai dengan lampiran daftar WS berdasarkan status kewenangannya beserta koordinatnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perkeonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional), saat ini Rakeppres tersebut telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pemberian…

Selengkapnya....

Diseminasi Rancangan Jaknas SDA, Beberapa Fenomena Alam Mengkhawatirkan

Kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia air permukaan yang terdapat di sungai, danau dan waduk kualitasnya kian memburuk. Hal ini tentu menjadi kendala yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan air baku yang semakin meningkat. Demikian sambutan Gubernur Sulawesi Selatan yang dibacakan Kepala Dinas Pengelolaan Sumbaer Daya Air (PSDA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ir. Soeprapto, Dipl.…

Selengkapnya....

Koordinasi dan Sinkronisasi, Merupakan Tantangan

Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Ir. Riadil Akhir Lubis, M.Si pada acara “Sosialisasi/Penjelasan Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara“ menyatakan bahwa, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah membawa pengaruh terhadap pemahaman yang berbeda tentang pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yang dapat memicu terjadinya sengketa antar daerah, antara…

Selengkapnya....

Rakeppres Penetapan WS Disampaikan kepada Ketua Dewan SDA Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden (Rakeppres) tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS) yang dilengkapai dengan lampiran daftar WS berdasarkan status kewenangannya beserta koordinastnya. Rakeppres tersebut telah disampaikan Menteri PU kepada Menteri Koordinator Bidang Perkeonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) dengan nomor surat HK.01.05-Mn/378 tertanggal 20 Juli 2010,…

Selengkapnya....

Pembahasan Kebijakan Pengelolaan SIH3 Di Tingkat Pansus Berakhir

Rapat pembahasan penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) di tingkat Panitia Khusus (Pansus) berakhir, dengan disepakatinya draft rancangan Kebijakan Pengelolaan SIH3 tersebut, di Jakarta (26/7). Rapat pembahasan yang langsung di pimpin Kepala Pusat Lingkungan Geologi – Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Pansus Kebijakan Pengelolaan…

Selengkapnya....

Biaya Pengelolaan SDA Sesuai Jasa yang Dipergunakan

Penerima manfaat Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan Jasa yang dipergunakan. Dengan demikian untuk membawa air baku yang ada di sumber-sumber air (sungai, dananu, dan lain-lain) ke berbagai konsumen yang membutuhkannya, biaya yang disediakan hanya untuk membangun prasarana, mengoperasikan dan memeilihara. Demikain hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU),…

Selengkapnya....

Pansus SIH3, Menyisir Bab Per Bab

Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Kebijakan Pengelolan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) melanjutkan pembahasan Rancangan Kebijakan SIH3 Pada Tingkat Nasional hasil revisi Tim Kecil, di Kota Bogor – Jawa Barat (19/7). Rapat pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus Penyusunan Kebijakan SIH3, Ir. Danaryanto, M.Sc dan dihadiri sekitar…

Selengkapnya....

Rapat Pansus SIH3 Dilanjutkan

Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometerorologi dan Hidrogeologi (SIH3) Dewan Sumber Daya Air Nasional (Dewan SDA Nasional) kembali dilaksanakan, di Jakarta (29/6). Dengan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus SIH3 yang juga menjabat Kepala Pusat Lingkungan Geologi – Badan Geologi, Departemen ESDM, Ir. Hubertus Danaryanto, M.Sc kali ini membahas paparan dari…

Selengkapnya....

Sosialisasi dan Pembentukan GN-KPA Bengkulu

Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) telah memasuki tahun kelima seiring dengan berlanjutnya pemerintahan yang memasuki era Kabinet Indonesia Bersatu – II, periode tahun 2010-2014. Berbagai kegiatan untuk menyelematkan air sebagai sumber kehidupan pun telah dilaksanakan gerakan moral ini. Begitupun di Provinsi Bengkulu yang baru-baru ini diselenggarakan sosialisasi dan pembentukan Sekretariat GN-KPA Provinsi Bengkulu dengan…

Selengkapnya....