Profil Dewan Sumber Daya Air Nasional

Dewan Sumber Daya Air NasionalKetersediaan sumber air yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta waktu dan lokasi sudah semakin langka dan oleh karenanya pemanfaatannya perlu dikelola. Baik melalui konservasi, pengendalian daya rusak dan pendayagunaan sumber daya air agar tercipta keberlangsungan pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan.

Pengelolaan sumber daya air tersebut melibatkan koordinasi berbagai pihak baik regulator, operator, developer maupun masyarakat sehingga diperlukan wadah yang dapat mengkoordinasi pengelolaan SDA.

Wadah koordinasi tata pengaturan air di tingkat Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 67 Tahun 1993 Tentang Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I. Wadah koordinasi itu disebut dengan PTPA (Panitia Tata Pengaturan Air) yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan dalam Pelaksanaan tugasnya PTPA dibantu oleh Panitia Pelaksanaan Tata Pengaturan Air (PPTPA).

Kemudian dalam perkembangannya mengacu pada Keppres No. 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai mana yang telah diubah dalam Keppres No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres No. 123 Tahun 2001 maka dibentuklah Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di tingkat Nasional yang merupakan wadah koordinasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dimana pada saat itu keanggotaannya terdiri atas:

KetuaMenko Perekonomian
Wakil KetuaMeneg PPN/Kepala BAPPENAS
Ketua HarianMenteri Kimpraswil
AnggotaMendagri, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Lngkungan Hidup
Sekertaris IDeputi Sarana dan Prasarana BAPPENAS
Sekertaris IIDirektur Jenderal Sumber Daya Air Dep. Kimpraswil. (Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah)

Tugas dari Tim koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) berdasarkan Pasal 2 Keppres No. 123 Tahun 2001 adalah “membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan nasional sumber daya air dan berbagai perangkat kebijakan lain yang diperlukan dalam bidang sumberdaya air.”

Sedangkan fungsi dari TKPSDA adalah: (Pasal 4 Keppres No. 123 Tahun 2001)

  1. Melakukan konsultasi internal maupun eksternal dengan semua pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka keterpaduan kebijakan dan pencegahan konflik antar sector dan antar wilayah dalam pengelolan sumber daya air.
  1. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak.
  2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai pengelolaan sumber daya air.
  3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
  4. Menyempaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kabijakan pengelolaan sumber daya air kepada Presiden.

Koordinasi yang dilakukan oleh TKPSDA telah menghasilkan beberapa matriks Reformasi Kebijakan Sumber Daya Air dan Irigasi yang mempunyai berbagai tujuan yaitu:

  1. Memperbaiki Kerangka Kebijakan Kelembagaan Untuk Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan tujuan pokok:
    • Menetapkan kerangka koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Nasional.
    • Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan serta stakeholder dalam pengelolaan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Wilayah Sungai.
    • Mengembangkan informasi dan sistem pendukung pengambilan keputusan sumber daya air nasional.
    • Mengembangkan sistem pengumpulan data dan pengelolaan hidrologi serta kualitas air.
  2. Memperbaiki kerangka Organisasi dan Administrasi untuk Pengelolaan Wilayah Sungai, dengan tujuan pokok:
    • Memperbaiki peraturan perundangan tingkat provinsi tentang pengelolaan wilayah sungai dan akuifer.
    • Mengembangkan kerangka pengusahaan untuk pengelolaan wilayah sungai strategis yang berkelanjutan.
    • Memperkenalkan alokasi air secara aman, adil dan efisien.
  3. Memperbaiki Pengaturan Institusi pengelolaan Kualitas Air Daerah dan Pelaksanaannya, dengan tujuan pokok:
    • Menetapkan kerangka pengaturan nasional untuk pengendalian pencemaran secara efektif dan mengikat.
    • Pelaksanaan pengelolaan kualitas air secara terintegrasi di 6 wilayah sungai yang telah berkembang.
  4. Memperbaiki Kebijakan Institusi dan Peraturan Pengelolaan Irigasi, dengan tujuan pokok:
    • Meningkatkan pelaksanaan sistim irigasi, transparansi, dan akuntanbilitas melalui pemberdayaan petani dan penyerahan kewenangan pengelolaan.
    • Meningkatkan pelayanan irigasi oleh pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya TKPSDA dibantu oleh Sekretariat TKPSDA yang terdiri dari:

  1. Tim Pengarah, yang beranggotakan:
    1. Ketua: Deputi Bidang Sarana dan Prasarana – Kementerian PPN/ BAPPENAS.
    2. Wk. Ketua: Dirjen. SDA – Dep. Kimpraswil.
    3. Anggota: Sek. Dep. Kimpraswil, Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan – Deptan; Dirjen Bina Sarana Pertanian – Deptan; Dirjen Bina Pembangunan Daerah-Depdagri; Dirjen Anggaran – Depkeu; Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan – Kementerian LH; Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan – Kementerian PPN/BAPPENAS; Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup – Kementerian PPN/BAPPENAS; Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional – Kementerian PPN/BAPPENAS.
    4. Sekretaris: Direktur Pengairan dan Irigasi – Kementerian PPN/BAPPENAS.
    5. Wk. Sekretaris: Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air – Dep. Kimpraswil.
  2. Tim Pelaksana, yang beranggotakan :
    1. Ketua Sekretariat: Direktur Pengairan dan Irigasi – Kementerian PPN/BAPPENAS.
    2. Wk. Sekretariat: Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air – Dep. Kimpraswil.
    3. Anggota: Jajaran Eselon II Departemen/LPND terkait.
  3. Tim Kerja I yang membidangi Kebijakan Nasional Sektor Pengairan,
  4. Tim Kerja II yang membidangi Peraturan dan Pengelolaan Wilayah Sungai,
  5. Tim Kerja III yang membidangi Peraturan dan Pengelolaan Kualitas Air,
  6. Tim Kerja IV yang membidangi kebijakan dan Pengelolaan Irigasi.

Masing masing Tim Kerja tersebut memiliki Tim Ahli dan Sekretariat Proyek.

Dalam perjalanannya untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, serta para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air di tingkat nasional perlu dilakukan koordinasi dibawah satu wadah yang disebut dengan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).

Adapun pembentukan wadah koordinasi pengelolaan SDA tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 87 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan “Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air provinsi”.

Sementara sebagai tindak lanjut dari Pasal 86 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air yang mengatur mengenai susunan organisaasi dan tata kerja wadah organisasi.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut dibentuklah wadah koordinasi Dewan Sumber Daya Air Nasional dan sesuai Pasal 1 Keputusan Presiden RI nomor: 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dengan demikian, terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Nasional telah menggantikan kedudukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) yang merupakan wadah koordinasi pengelolaan SDA terdahulu.

Dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan SDA yang dilakukan oleh Dewan SDA Nasional tersebut sangat menuntut keterlibatan berbagai macam peran, baik itu regulator, operator, maupun developer dan untuk melaksanakan serta memfasilitasi berbagai kegiatan tersebut dibutuhkan suatu Sekretariat yang peka membaca dinamika perubahan lingkungan yang terkait dengan SDA.

Oleh sebab itu dibentuklah Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2008 tentang Sumber Daya Air, yang susunan organisasi dan tata kerjanya tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 PRT/M/2008.

Sekretariat Dewan SDA Nasional tersebut merupakan jantungnya Dewan SDA Nasional karena sebagai inisiator dalam penyusunan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional, fasilitator dalam pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan SDA serta motor penggerak dalam pembangunan sinergi antar instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

PTPA (Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air) dan Dewan Sumber daya Air Nasional (DSDAN) merupakan sesama wadah koordinasi, namun demikian juga mempunyai perbedaan yang signifikan terutama pada keanggotaannya. Anggota dari PTPA berasal dari unsur pemerintah, sedangkan DSDAN keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

PIMPINAN

Ketua Dewan SDA Nasional

: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi

Wakil Ketua Dewan SDA Nasional

: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Harian Dewan SDA Nasional

: Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat

Sekertaris Dewan SDA Nasional

: Dirjen SDA Kementerian PUPR

ANGGOTA

UNSUR PEMERINTAH

UNSUR NON PEMERINTAH

1. LPM Aquasysta

2. Menko Bidang Perekonomian

2. KNI-BB

3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Yayasan Air Adhi Eka (YAAE)

4. Menteri PPN / Kepala Bappenas

4. Kemitraan Air Indonesia (KAI)

5. Menteri Dalam Negeri

5. Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)

6. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPHI)

7. Menteri Pertanian

7. Lembaga Penelitian Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial (LP3ES)

8. Menteri Kesehatan

8. Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

9. Menteri Perhubungan

9. Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sda (JIK-PA)

10. Menteri Perindustrian

10. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia (APPATINDO)

12. Menteri Kelautan dan Perikanan

12. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO)

13. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

13. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI)

14. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN

14. Gabungan Rumpun Pemuda Nusantara(GRPN)

15. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Baparekraf

15. Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA)

16. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

16. Masyarakat Peduli Air (MPA)

17. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

17. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan (GAPASDAP)

18. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

18. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)

19. Gubernur Riau

19. Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia (AHTRMI)

20. Gubernur Jawa Tengah

20. Kemitraan/The Partnership For Governance Reform

21. Gubernur Kalimantan Timur

21. Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)

22. Gubernur Nusa Tenggara Barat

22. Komite Nasional Indoneisa Untuk Irigasi Dan Drainase (KNI-ICID)

23. Gubernur Nusa Tenggara Timur

24. Gubernur Maluku Utara

TUGAS

Dewan SDA Nasional mempunyai tugas mengoordinasikan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Koordinasi pada tingkat nasional diselenggarakan untuk:

  1. Merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional;
  2. Menyusun rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai; dan
  3. Merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional
FUNGSI

Dewan SDA Nasional menyelenggarakan fungsi:

  1. Koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional;
  2. Koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai;
  3. Koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional;
  4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air; dan
  5. Koordinasi dengan dewan sumber daya air provinsi, dewan sumber daya air kabupaten/kota, dan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perpres 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

Lambang Dewan SDA Nasional berdasar pada Peraturan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Nomor : PER-05/M.EKON/05/2010 tentang Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Bentuk adalah tetesan air (Drop Water) yang memaknai tetesan kehidupan, tanpa air maka tidak ada kehidupan, yang terbagi dalam tiga dimensi:Arti Simbolis Lambang Dewan Sumber Daya Air Nasional

1.Tetesan air melambangkan air hujan,
2.Gelombang air berjumlah 3 (tiga), menggambarkan air permukaan,
3.Lekungan Oval menggambarkan kondisi air tanah, dimana ketiga dimensi lambang tersebut yang kesemuanya perlu pengelolaan yang terintegrasi.

Ketiga elemen air ini harus dikelola secara terintegrasi dalam hubungan yang bersifat timbal balik dengan memperhatikan.

1.Fungsi Pengelolaan: Konservasi SDA – Pendayagunaan SDA Pengendalian Daya Rusak Air.
2.Nilai Air: Nilai Sosial – Nilai Ekonomi – Nilai Lingkungan.
3.Area Pengelolaan: Pengelolaan Lahan di DAS – Pengelolaan Jaringan Sumber Air – Pengeloalaan Penggunaan   Air.
4.Regulator: Pemerintah Pusat- Propinsi – Kabupaten Kota
5.Aktor yang berperan aktif: Pemerintah – Masyarakat & Dunia Usaha Lembaga IPTEK.

SI WAKOR

Arti ikon “Si Wakor”
Bentuk Visual :

  1. Ember wadah penampungan air yang dikenal dan digunakan oleh kebanyakan orang Indonesia.
  2. Memiliki asesoris telinga (sebagai pengait kawat jinjing) yang berfungsi sebagai telinga yang senantiasa mendengar aspirasi yang perlu ditindaklanjuti dengan kerja untuk mewujudkan visinya.
  3. Motto “Mari Wariskan Mata Air pada Anak Cucu Kita, Jangan Air Mata” adalah visi si Wakor dalam memperjuangkan pengelolaan SDA.

DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta Selatan 12110

EMAIL: SEKWAN_ [email protected]
TEL: 021-7231083,021-7252487
FAX: 021-7231083