I. Tugas Dewan SDA Nasional adalah membantu Presiden dalam :
(Pasal 6 Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air)

1. Menyusun merumuskan kebijakan nasional serta strategi pengelolaan sumber daya air
2. Memberikan pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah; dan
4. Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.

II Fungsi Dewan SDA Nasional adalah menyelenggarakan fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:
(Pasal 7 Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air)

1. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan pengintegrasian kebijakan serta tercapainya kesepahaman dan keselarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antarpemilik kepentingan;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan nasional pengelolaan SDA;
3. Konsultasi dengan pihak terkait guna pemberian pertimbangan untuk penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah;
4. Konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional.
5. Pemantauan dan mengvaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrologi pada tingkat nasional.